ads

Slider[Style1]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style4

Style5

Soal Limbah di Kedungwungu, Komisi D DPRD Indramayu Beri 3 Catatan untuk Pertamina

Indramayu - Ketua Komisi D DPRD Indramayu, H. Muhaemin akan memberikan catatan rekomendasi kepada PT Pertamina EP Jatibarang Field terkait hasil kunjungan lapangan (kunlap) yang dilakukannya ke Stasiun Pengumpul Area B (SPU-B) Desa Kedungwungu, Kecamatan Krangkeng, Rabu (13/1) lalu.

Rekomendasi tersebut berdasarkan analisa dan evaluasi antara hasil kunjungan dan data pengaduan masyarakat  yang diterima. Sedikitnya ada tiga catatan yang harus segera dipenuhi oleh PT Pertamina EP Jatibarang Field. Di antaranya PT. Pertamina EP harus membuat kembali betonisasi pada kolam penampungan limbah di dalam  bangunan TPT yang saat ini terbangun dan air terproduksi pada stasiun pengepul area B (SPU-B).

"Kondisi sekarang pagar beton hanya luarnya saja. Maka perlu adanya penampungan permanen khusus limbah atau air terproduksi, termasuk pada balong tadah hujan," ungkapnya, Jumat (15/01).

Menurutnya, bukan hanya bagian penampungan air terproduksi yang harus dilakukan betonisasi. Tetapi juga lokasi penampungan tadah hujan (balong,-red) yang ada di bagian luar lokasi area B (SPU B) milik PT Pertamina EP Jatibarang Field. "Karena jika kontruksinya diperbaiki, termasuk balong tadah hujan mungkin bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat," katanya.

Kemudia, lanjut Muhaemin, catatan kedua adalah PT Pertamina EP Jatibarang Field harus membuat sumur pantau di sekitar lokasi Stasiun Pengepul Area B (SPU-B). Di mana kegunaan sumur pantau tersebut sebagai tolak ukur rembesan air terproduksi dari balong penampungan.

"Sumur digali sekitar tiga puluh meter yang nanti kita bisa melihat dari sumur pantau tersebut jika memang ada rembesan dari balong penampungan,maka dengan sumur pantau itu bisa dilihat dampak limbah berbahaya atau tidak," paparnya.

Permasalahan penting yang harus diperhatikan adalah mengenai kajian ulang terhadap dampak dari  fasilitas produksi termasuk sistem WTIP (Water Treatment Injection Plant) yang merupakan proyek pemurnian dan injeksi air terproduksi di SPU-B. "Segera mungkin kami akan mengadakan rapat evaluasi dengan pihak Pertamina dan LH, bahkan nanti kami akan meminta penegasan dari PT.Pertamina pusat atas izin lokasi dan standar pengolahan areal tersebut," tuturnya.

Ia  juga sangat menyayangkan saat kunlap kemarin, pihak Pertamina EP Jatibarang Field tidak melibatkan warga. Pasalnya dengan tidak melibatkan warga dimungkinkan ada kecurigaan terhadap pihak Pertamina. "Sebenarnya saya kecewa tapi ini adalah prosedur dari Pertamina, saya khawatir warga jadi suudzon," tukasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Indramayu dari dapil II, Azun Mauzun, meminta kepada pihak Pertamina agar transparan terhadap segala aktivitas yang terjadi di SPU-B, termasuk mengenai hasil uji laboratorium dari sumur warga. "Harusnya Pertamina menjelaskan hasil uji lab sumur warga, agar warga tahu hasil yang sebenarnya dan jangan ditutup-tutupi," keluhnya.



Penulis : IEM
Sumber : Fajarnews

Salah Satu Pelaku Teror di Sarinah Warga Indramayu

Indramayu - Satu dari lima pelaku teror di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat kemarin berasal dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pihak keluarga dan aparat desa setempat membenarkan hal itu.

Dia adalah Ahmad Muhazan, warga Desa Kedungwungu, Kecamatan Krangkeng, Indramayu. Ahmad Muhazan lahir pada 5 juni 1990. Di kampungnya, dia biasa dipanggil Azan.

Azan adalah anak putra ketiga dari pasangan suami istri Syahroni dan Maenunah. Masa kecil hingga remaja ia habiskan di Indramayu. Ahmad Muhazan lalu melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren di Subang. "Iya benar dia anak saya," kata Maemunah, orangtua Ahmad Muhazan.

Seperti diketahui, Muhazan dan empat rekannya melakukan teror di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat kemarin. Pertama, mereka meledakkan Pos Polisi Lalu Lintas yang berada tepat di depan pusat perbelanjaan Sarinah.

Setelah itu, terjadi ledakan kedua di kedai Starbucks yang berada tak jauh dari lokasi ledakan pertama. Selain mengebom, para pelaku juga terlibat baku tembak dengan aparat keamanan.

Azan dan empat temannya tewas setelah melakukan aksi teror ini. Sementara menurut Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, bom yang digunakan para pelaku berdaya ledak rendah.


Penulis : Toiskandar
Sumber : Okezone

Bongkar Muat Batu Bara di Pelabuhan Cirebon Kembali Dibuka

Cirebon - Pelabuhan Cirebon akhirnya dibuka kembali untuk bongkar batu bara. Keselamatan bersama menjadi salah satu pertimbangannya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, pembukaan kembali pelabuhan Cirebon untuk aktivitas bongkar batu bara didasarkan pada surat edaran Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cirebon dengan nomor UM 003/1/6/KSOP.Cbn-2016 tertanggal 12 Januari 2016.

Surat yang ditandatangani langsung oleh Kepala KSOP Cirebon tersebut menyebutkan jika aktivitas kegiatan pembongkaran batu bara di wilayah Pelabuhan Cirebon sejak 12 Januari 2016 pukul 18.00 WIB dapat beroperasi kembali.

Namun sejumlah syarat ketat turut dicantumkan dalam surat tersebut. Di antaranya wajib memperhatikan lingkungan saat maupun setelah bongkar batu bara, diwajibkan memasang peralatan penyemprot/penyiram debu saat bongkar batu bara yang dipasang pada eskavator,penutupan terpal pada truk pengangkut batu bara dan sejumlah ketentuan lainnya.

“Jika ketentuan itu tidak dilaksanakan dan masih menimbulkan debu, maka kegiatan bongkar muat batu bara akan dihentikan oleh tim pengawas bongkar muat batu bara,” kata Kepala KSOP Cirebon, Revolindo, Selasa 12 Januari 2016.

Revolindo menjelaskan keputusan untuk dibuka kembali aktivitas bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon dikarenakan sejumlah alasan. Alasan yang paling mendesak yaitu tumpukan batu bara di atas tongkang sudah berasap.

“Jika terus dibiarkan, maka menimbulkan kebakaran yang sangat besar,” katanya. Asap tidak hanya keluar dari batu bara yang ada di 2 tongkang yang sudah sandar di dermaga Muara Jati 1 tapi juga dari 17 tongkang pengangkut batu bara lainnya yang tengah antri menunggu giliran sandar. Mereka berada antara 1 hingga 2 mil dari pantai.

Karenanya, lanjut Revo, setelah dilakukan rapat koordinasi dengan Walikota Cirebon, Nasrudin Azis, serta bermusyawarah dengan warga, akhirnya penutupan sementera bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon dicabut. “Kami meminta kepada warga untuk bisa memahami kondisi ini,” katanya.

Mengenai pembentukan tim pengawas bongkar muat batu bara, Revo mengungkapkan jika tim tersebut terdiri dari berbagai unsure yang di Kota Cirebon. “Salah satunya termasuk Didi Sunardi, anggota DPRD Kota Cirebon,” kata Revo. Seperti diketahui, Didi Sunardi, salah satu anggota DPRD Kota Cirebon yang menentang keras dibukanya kembali pelabuhan Cirebon untuk aktivitas bongkar batu bara. Bahkan Didi pun memimpin demo ke Balaikota Cirebon saat Walikota Cirebon, Nasrudin Azis memberikan sinyal memperbolehkan kembali aktivitas bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon pada Senin 11 Januari 2016 kemarin.

Sementara itu Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Cirebon, Agus Purwanto, menjelaskan pihaknya bersyukur dengan dibukanya kembali aktivitas bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon. “Kami tentu sangat bersyukur,” kata Agus. Selanjutnya Agus pun menyatakan jika pihaknya berkomitmen mematuhi ketentuan yang ada pada surat edaran KSOP tersebut. “Kami siap untuk melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan,” kata Agus.

Sedangkan Manajer Operasional PT Pelindo II Pelabuhan Cirebon, Yossianus Marciano, mengungkapkan sebagai operator di Pelabuhan Cirebon pihaknya pun siap untuk melaksanakan ketentuan yang ada pada surat edaran KSOP tersebut. “Berbagai langkah perbaikan pun kami lakukan,” kata Yossi. Diantaranya dengan akan memasang jaring untuk menyaring debu batu bara agar tidak sampai ke pemukiman penduduk. Termasuk dengan hanya menggunakan satu dermaga untuk bongkar batu bara yaitu dermaga Muara Jati. “Dermaga ini paling jauh dari pemukimanpenduduk,” kata Yossi. Padahal sebelumnya ada 6 dermaga yang digunakan untuk bongkar batu bara.

Seperti diberitakan sebelumnya sejak Kamis 7 Januari 2016 pukul 18.00 WIB aktivitas bongkar di Pelabuhan Cirebon ditutup sementara. Penutupan sementara yang dilakukan atas surat dari KSOP Cirebon dengan nomor UM.003/1/4/KSOP-CBN 2016 tersebut atas dasar pertimbangan kondusivitas daerah. Terutama karena maraknya demo yang menolak aktivitas bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon.

Setiap tahunnya ada 3 juta ton batu bara yang masuk ke Pelabuhan Cirebon. Sebanyak 70 persen pasokan batu bara tersebut digunakan untuk sejumlah industry, diantaranya tekstil dan PLN, di wilayah Bandung. Sedangkan sisanya untuk industry di wilayah Cirebon dan Jateng Jateng bagian barat.


Penulis : IVANSYAH
Sumber : Tempo

Soal Limbah di Kedungwungu, Walhi Jabar Minta Izin Lingkungan Pertamina Dicabut

Indramayu - Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat Bidang Advokasi dan Kampanye Lingkungan Hidup, Wahyu Widianto meminta kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mencabut izin lingkungan pembuangan limbah milik Pertamina  Asset 5  Jatibarang (Mundu,-red) yang diduga telah mencemari wilayah Desa Kedungwungu, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu.

Menurut Wahyu, dilihat dari konstruksi bangunan yang ada di lokasi pembuangan limbah di Desa Kedungwungu dimungkinkan sekali terjadi rembesan sehingga limbah tersebut mencemari lingkungan sekitar. “Mestinya Pertamina segera mengevaluasi, karena kondisi tersebut berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan,” ungkapnya saat meninjau tempat pembuangan limbah milik Pertamina EP di Desa Kedungwungu, Minggu (10/1).

Pihaknya dalam waktu dekat akan menemui KLHK untuk melaporkan kondisi lingkungan di area tersebut. “Kita akan sesegera mungkin melaporkannya agar KLHK turun ke lapangan meninjau langsung, dan tidak menutup kemungkinan KLHK akan mencabut izin lingkungannya,” terangnya.

Ditanya mengenai adanya kadar garam sebanyak 3 persen berdasarkan uji lab Kantor Lingkungan Hidup Indramayu, Wahyu menjawab, banyak parameter yang harus diiukur oleh BLH.  Dan waktu yang diperlukan untuk uji labolatorium sebanyak 20 hari adalah waktu yang sangat lama. “Banyak parameter yang bisa dijadikan sebagai sampel uji labolatorium. Seperti misalnya air kolam pengolahaan limbah, tanah sawah, air sumur, dan lain sebagainya,” kata dia.

Wahyu menuturkan, pengambilan sampel untuk dilakukan uji laboratorium bukan hanya menguji kandungan garam, juga menguji kandungan lainya seperti kandungan logam berat yang ada di air bak penampungan, tanah sawah, dan air sumur warga.

Warga Desa Kedungwungu, H. Nasrullah mengatakan, Pertamina EP berdalih bahwa asinnya air sumur warga dikarenakan air sumur warga kertontaminasi air laut. Dia menilai, pengambilan sampel yang dilakukan Pertamina EP juga semau sendiri yakni sumur warga yang sudah dicampuri air sungai dan lokasinya jauh dari pembuangan limbah Pertamina. “Pengambilan sampel ini dilakukan pada Bulan Desember lalu,” ujarnya.

Dia menganggap Pertamina tutup mata akan keberadaan bak penampung air pengolahan limbah yang menyebabkan  puluhan hektare sawah warga tercemar. Pertamina EP, menurutnya, hanya fokus pada injeksi  tanpa melihat adanya balong penampung air limbah.

Senada, warga Desa Kedungwungu lainnya, H. Hambali mengatakan, kedatangan Walhi Jabar adalah sebuah support  bagi masyarakat yang selama ini merasakan kerugian akan adanya bak penampung pengolahan limbah Pertamina. Ke depan, pihaknya akan melakukan langkah kongkrit agar permasalahan yang terjadi di masyarakat segera terselesaikan.

Ia bersama warga lainnya dalam waktu dekat akan mengadu ke KLHK untuk melayangkan surat agar pengolahan limbah Pertamina EP di Desa Kedungwungu segera ditutup, sekaligus meminta ganti rugi atas tercemarnya lingkungan. “Kami akan adukan kepada KLHK agar segera ditanggulangi karena dampaknya sangat dirasakan masyarakat,” tandasnya. 


Penulis :AGS
Sumber : Fajarnews

Sidang Lanjutan di MK Digelar Hari Ini, Kuasa Hukum KPU Telah Siapkan Jawaban

Indramayu - Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indramayu telah mempersiapkan nota jawaban atas materi gugatan Sidang Perselisihan Hasil Perhitungan (SPHP) perolehan suara Pilkada Indramayu yang disampaikan pemohon pada persidangan sebelumnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Jawaban setebal 20 halaman itu akan diserahkan ke panitera MK sebelum sidang digelar Selasa (12/1) hari ini.

"Hari ini jawaban dan bukti bukti KPU Indramayu diserahkan ke MK. Jawaban setebal 20 jalaman rangkap 12 sheet, bukti 4 sheet akan diterima panitera MK siang ini," ungkap Tim Kuasa Hukum KPU, Sutikno,SH,MH kepada fajarnews.com, Senin(11/1).

Ia mengatakan, berkas jawaban yang sudah dipersiapkan akan disampaikan pada sidang lanjutan MK dengan agenda pembacaan tanggapan termohon KPU Indramayu. Ia meyakini jawaban yang dibacakan menjadi bahan evaluasi majelis hakim pada sidang putusan lanjutan berikutnya. "Besok, pukul 16.00 WIB tinggal sidang saja dan pada prinsipnya kami menolak semua gugatan pemohon. Kami yakin materi gugatan bakal ditolak," jelasnya.

Menyinggung materi gugatan atas persyaratan ijazah Cabup Anna Sophanah yang sudah dilakukan verifikasi oleh KPU Indramayu, pihaknya menganggap bahwa gugatan terkait ijazah palsu dianggap tuduhan ngawur dan tidak mendasar.Menurutnya, sebelum pilkada, jauh-jauh hari pada Bulan Juni, KPU Indramayu sudah membentuk tim verifikasi ijazah untuk memeriksa semua calon yang melibatkan unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Indramayu.

"Hasil dari tim verifikasi itu menyatakan bahwa semua ijazah dari keempat calon dinyatakan lolos dan ijazah Bu Anna sudah pernah dipergunakan pada Pilkada 2010," imbuhnya.

Ia meyakini, surat pernyataan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait ijazah kliennya tidak berpengaruh pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutuskan Dismisal bagi perkara Pilkada Indramayu.

Tim Tak Teliti

Setelah mencuat adanya dugaan ijazah palsu milik Cabup Anna Sophanah yang sudah dilaporkan kepada pihak Polda Jabar belum lama ini oleh Sekjen Revolusi Rakyat Indramayu pada 26 Desember 2015 lalu, salah satu tim verifikasi ijazah KPU dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu mengaku tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap berkas persyaratan ijazah bakal calon. Pasalnya saat pelaksanaan verifikasi itu tidak disandingkan dengan ijazah asli milik masing masing bakal calon.

"Saya memverifikasi persyaratan ijazah bakal calon hanya melihat copy ijazah yang sudah dilegalisir saja," ungkap tim verifikasi ijazah, Saefudin.

Ia menegaskan, saat pelaksanaan pemeriksaan berkas, idealnya sebagaimana yang sudah pernah dilakukan di Mapolres Indramayu pada saat diminta bantuan untuk melakukan verifikasi ijazah harus membuktikan yang aslinya. Namun saat di KPU, aturan itu tidak dilaksanakan atas konsultasi dan arahan tim KPU Indramayu. "Saya sudah ngomong, ijazah aslinya mana ini, dijawab oleh kordinator verifikasi KPU tidak usah ditunjukkan aslinya, cukup ijazah fotokopi yang dilegalisir saja," terangnya.

Ia juga mengakui, jika ijazah Cabup Anna Sophanah yang diteliti saat itu hanya berpedoman pada bukti kopi yang sudah dilegalisir dari Disdik Provinsi Jawa Barat. "Tapi, saya tidak tahu nomor, tanggal dan tahun dikolom legalisir, seinget saya legalisir itu tahun 2015 kemarin," tuturnya.

Ia mengaku, kesimpang siuran informasi terkait kebenaran ijazah yang diduga palsu itu jika terbukti menjadi tamparan keras Disdik Indramayu. Kendati ia sudah pernah memperoleh informasi bahwa ijazah asli Cabup Anna Sophanah ada dan dipegang oleh ajudan bupati kala itu. 


Penulis : IEM
Sumber : Fajarnews

Top