Protes, Warga Cirebon Jalan Kaki ke Gedung Sate
Cirebon - Sebagai bentuk protes terhadap Pemprov Jabar yang tidak reaktif terhadap usulan pemekaran Kabupaten Cirebon Timur, sekitar 20 warga Kab. Cirebon menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Senin (27/12). Aksi mereka cukup unik, karena mereka berjalan kaki dari Cirebon menuju Bandung (sekitar 133 km) selama 7 hari.
Rute perjalanan yang ditempun mereka dimulai dari Losari-Sumber-jalur pantura-Kadipaten-Sumedang-Cadas Pangeran-Jatinangor, dan berakhir di Gedung Sate pada Senin sekitar pukul 07.00 WIB. Semula mereka ingin langsung menyampaikan aspirasi kepada gubernur atau wakil gubernur untuk memberikan statuta pembentukan Kab. Cirebon Timur yang berisi dokumen kesiapan pembentukan daerah otonom beserta potensi yang dimiliki.
Namun, mereka harus menelan kekecewaan karena baik gubernur maupun wagub sedang bertugas ke luar kota. Mereka hanya diterima salah seorang staf Humas Pemprov Jabar. Mereka rencananya akan datang kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk menemui gubernur dan wakilnya, termasuk Ketua DPRD Jabar.
Menurut Ketua Komite Pemekaran Cirebon Timur (KPCT), Qoribullah, semula long march dari Cirebon-Bandung diikuti 30 orang. Namun, karena yang 10 orang mengalami bengkak dan lecet di bagian kaki, mereka terpaksa dipulangkan. Sehingga, warga Cirebon yang sampai ke Bandung hanya 20 orang.
Menurut Qorib, kedatangan rombongan ke Gedung Sate ini atas dorongan untuk membentuk Kab. Cirebon Timur. Warga di timur Kab. Cirebon kerap dianaktirikan oleh pemerintah setempat. Padahal, Cirebon Timur daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Porsi alokasi anggaran yang diberikan hanya sekitar 27,5 persen. Selain itu, Cirebon Timur pun wilayah yang paling banyak kecamatannya.
"Untuk itu, kami dari perwakilan 18 kecamatan di wilayah Cirebon Timur menuntut untuk dimekarkan menjadi daerah otonom. Karena kami sering dianaktirikan. Kami sudah tidak percaya lagi kepada Pemerintah Kab. Cirebon. Mereka sudah tidak serius lagi memperjuangkan keinginan kami. Untuk itu, kami berharap Pemprov dan DPRD Jabar menampung aspirasi kami," jelas Qorib mewakili rekan-rekannya.
Dikatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan soal moratorium daerah pemekaran, tapi meminta Pemprov dan DPRD Jabar untuk mempelajari dulu aspirasi KPCT. Kalau memang aspirasinya layak, maka pihaknya meminta gubernur dan ketua DPRD untuk memperjuangkan aspirasinya ke pemerintah pusat.
"Usulan pemekaran Cirebon Timur ini sudah diwacanakan sejak 18 tahun lalu, seiring dengan usulan pemekaran wilayah Bandung Barat. Bandung Barat kini sudah diluluskan, sedangkan kami belum. Sepertinya pemerintah tidak serius memperjuangkan aspirasi kami," katanya.
Sementara itu, penasihat KPCT, Ahmad Subbanuddin Alwi mengungkapkan, perhatian Pemkab Cirebon ke wilayah Cirebon Timur selama ini tidak maksimal. Terbukti, berbagai aset ekonomi di wilayah Cirebon Timur tidak tergarap maksimal oleh pemerintah.
"Kami menilai pemerintah tidak memiliki perencanaan yang jelas untuk pembangunan Cirebon Timur. Makanya kami ingin menjadi daerah otonom dan bisa mengurus potensi sendiri," kata Ahmad.
Pihaknya mengancam, jika pemerintah provinsi tidak mengindahkan keinginannya, mereka akan mengadukan aspirasinya kepada presiden. Rencananya aksi kepada presiden akan dilakukan dengan cara membawa sepeda ke istana presiden. (sumber)
Rute perjalanan yang ditempun mereka dimulai dari Losari-Sumber-jalur pantura-Kadipaten-Sumedang-Cadas Pangeran-Jatinangor, dan berakhir di Gedung Sate pada Senin sekitar pukul 07.00 WIB. Semula mereka ingin langsung menyampaikan aspirasi kepada gubernur atau wakil gubernur untuk memberikan statuta pembentukan Kab. Cirebon Timur yang berisi dokumen kesiapan pembentukan daerah otonom beserta potensi yang dimiliki.
Namun, mereka harus menelan kekecewaan karena baik gubernur maupun wagub sedang bertugas ke luar kota. Mereka hanya diterima salah seorang staf Humas Pemprov Jabar. Mereka rencananya akan datang kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk menemui gubernur dan wakilnya, termasuk Ketua DPRD Jabar.
Menurut Ketua Komite Pemekaran Cirebon Timur (KPCT), Qoribullah, semula long march dari Cirebon-Bandung diikuti 30 orang. Namun, karena yang 10 orang mengalami bengkak dan lecet di bagian kaki, mereka terpaksa dipulangkan. Sehingga, warga Cirebon yang sampai ke Bandung hanya 20 orang.
Menurut Qorib, kedatangan rombongan ke Gedung Sate ini atas dorongan untuk membentuk Kab. Cirebon Timur. Warga di timur Kab. Cirebon kerap dianaktirikan oleh pemerintah setempat. Padahal, Cirebon Timur daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Porsi alokasi anggaran yang diberikan hanya sekitar 27,5 persen. Selain itu, Cirebon Timur pun wilayah yang paling banyak kecamatannya.
"Untuk itu, kami dari perwakilan 18 kecamatan di wilayah Cirebon Timur menuntut untuk dimekarkan menjadi daerah otonom. Karena kami sering dianaktirikan. Kami sudah tidak percaya lagi kepada Pemerintah Kab. Cirebon. Mereka sudah tidak serius lagi memperjuangkan keinginan kami. Untuk itu, kami berharap Pemprov dan DPRD Jabar menampung aspirasi kami," jelas Qorib mewakili rekan-rekannya.
Dikatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan soal moratorium daerah pemekaran, tapi meminta Pemprov dan DPRD Jabar untuk mempelajari dulu aspirasi KPCT. Kalau memang aspirasinya layak, maka pihaknya meminta gubernur dan ketua DPRD untuk memperjuangkan aspirasinya ke pemerintah pusat.
"Usulan pemekaran Cirebon Timur ini sudah diwacanakan sejak 18 tahun lalu, seiring dengan usulan pemekaran wilayah Bandung Barat. Bandung Barat kini sudah diluluskan, sedangkan kami belum. Sepertinya pemerintah tidak serius memperjuangkan aspirasi kami," katanya.
Sementara itu, penasihat KPCT, Ahmad Subbanuddin Alwi mengungkapkan, perhatian Pemkab Cirebon ke wilayah Cirebon Timur selama ini tidak maksimal. Terbukti, berbagai aset ekonomi di wilayah Cirebon Timur tidak tergarap maksimal oleh pemerintah.
"Kami menilai pemerintah tidak memiliki perencanaan yang jelas untuk pembangunan Cirebon Timur. Makanya kami ingin menjadi daerah otonom dan bisa mengurus potensi sendiri," kata Ahmad.
Pihaknya mengancam, jika pemerintah provinsi tidak mengindahkan keinginannya, mereka akan mengadukan aspirasinya kepada presiden. Rencananya aksi kepada presiden akan dilakukan dengan cara membawa sepeda ke istana presiden. (sumber)
No comments